SKRIPSI HUKUM

DAFTAR SKRIPSI HUKUM

[ SH ]

1) UPAYA INTERVENSI PIHAK KETIGA DALAM PROSES BERITA ACARA DI PTUN SEMARANG. [ SH_1 ]


2) PEMBAGIAN WARISAN MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM (SUATU STUDI BANDING DI PENGADILANG AGAMA KOTASEMARANG). [ SH_2 ]


3) PELAKSANAAN BAGI HASIL SESUAI SYARIAT ISLAM DI BANK MUAMALAT CABANG SEMARANG. [ SH_3 ]


4) PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN SERTIFIKAT DEPOSITO PADA BANK MANDIRI CABANG SIMPANG LIMA SEMARANG. [ SH_4 ]


5) ASPEK HUKUM DAN BEBERAPA PERMASALAHAN DALAM PRAKTEK PELAKSANAAN KREDIT CARD DI PT BANK CENTRAL ASIA TBK CABANG SEMARANG. [ SH_5 ]


6) USAHA KOPERASI PEGAWAI DINAS PEKERJAAN UMUM PENGAIRAN PROVINSI JAWA TENGAH “TIRTA SAKTI” DALAM MENSEJAHTERAKAN ANGGOTANYA. [ SH_6 ]


7) PERANAN LEMBAGA PEMBINAAN DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN (LP2K) DALAM MELINDUNGI KONSUMEN BERDASARKAN UNDANG UNDANG NO 8 TAHUN 1999. [ SH_7 ]


8) PERANAN PERUM PEGADAIAN CABANG UNGARAN DALAM USAHANYA MENINGKATKAN KEPERCAYAAN NASABAH. [ SH_8 ]


9) PERMASALAHAN DAN SOLUSINYA DALAM PERJANJIAN KREDIT DENGAN AGUNAN HAK TANGGUNGAN PADA PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) CABANG SEMARANG PATIMURA. [ SH_9 ]


10) PEMIDANAAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA BERDASARKAN UNDANG UNDANG NO.22 TAHUN 1997 (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI SEMARANG). [ SH_10 ]


11) PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRODUK MAKANAN BERSERTIFIKAT HALAL MENURUT UNDANG UNDANG NO 8 TAHUN 1999 DI SEMARANG. [ SH_11 ]


12) PROSES PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA POLIGAMI TANPA IJIN ISTERI DI PENGADILAN AGAMA SEMARANG. [ SH_12 ]


13) PELAKSANAAN PENGEMBALIAN BARANG BUKTI OLEH JAKSA DALAM PERKARA PIDANA DAN KENDALANYA. [ SH_13 ]


14) PELAKSANAAN SISTEM PEMBINAAN PEGAWAI DALAM KAITANNYA DENGAN KESEJAHTERAAN DI LINGKUNGAN KANTOR DEPOT LOGISTIK JAWA TENGAH. [ SH_14 ]


15) PEMIDANAAN TINDAK PIDANA DALAM PASAL 154 KUH PIDANA TENTANG PENGHINAAN TERHADAP PEMERINTAH INDONESIA. [ SH_15 ]


16) PERANAN SAKSI AHLI DALAM PROSES PEMBUKTIAN DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SEMARANG. [ SH_16 ]


17) MASALAH DALUWARSA PENGAJUAN GUGATAN DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SEMARANG. [ SH_17 ]


18) PERMOHONAN PENANGGUHAN PELAKSANAAN OBYEK SENGKETA DI PTUN SEMARANG. [ SH_18 ]


19) PELAKSANAAN JOINT VENTURA PADA PT KUBOTA INDONESIASEMARANG. [ SH_19 ]


20) PELAKSANAAN PERJANJIAN JUAL BELI MOBIL DI PT FICA PRATAMA. [ SH_20 ]


21) PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA ANAK DI PT KING RUBBER SEMARANG. [ SH_21 ]


22) PROSES PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SEMARANG. [ SH_22 ]


23) KEBIJAKAN PERUSAHAAN SEBAGAI UPAYA UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN PEKERJAAN DI PT LIRIS SP III SEMARANG. [ SH_23 ]


24) SURAT KEPUTUSAN PENSIUN SEBAGAI JAMINAN PEMBERIAN KREDIT BANK DI PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL CABANG KUDUS. [ SH_24 ]


25) TINDAKAN KEPOLISIAN DALAM UPAYA MENANGGULANGI TINDAK PIDANA KESUSILAAN YANG DILAKUKAN REMAJA DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN KOTA BESAR SEMARANG. [ SH_25 ]


26) KEDUDUKAN HUKUM DAN KENDALA PENUNDAAN / PENANGGUHAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA YANG DISENGKETAKAN PADA PTUN SEMARANG. [ SH_26 ]


27) TINJAUAN HUKUM MEKANISME PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMASANGAN ALIRAN LISTRIK DI PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA. [ SH_27 ]


28) TANGGUNG JAWAB PEMBORONG ATAS KETERLAMBATAN PENYELESAIAN PEKERJAAN PEMASANGAN INSTALASI LISTRIK DI PT PLN AREA PELAYANAN PELANGGAN SEMARANG DAN CO.AJIENS. [ SH_28 ]


29) KESEPAKATAN KERJA WAKTU TERTENTU DALAM HUBUNGAN KERJA DI PT KINO SENTRA INDUSTRINDO. [ SH_29 ]


30) FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA KEMACETAN KREDIT DAN UPAYA PENYELESAIAN PADA BADAN KREDIT KECAMATAN DI JUWANGI KABUPATEN BOYOLALI. [ SH_30 ]


31) PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA WANITA DI PT PRASETYA INDRA BRATA. [ SH_31 ]


32) PELAKSANAAN BAGI HASIL SESUAI SYARIAT ISLAM DI BANK MUAMALAT CABANG SEMARANG. [ SH_32 ]


33) HUBUNGAN KAUSAL ANTARA KASUS PERCERAIAN DENGAN PROSES PERNIKAHANNNYA PADA MASYARAKAT KOTA SEMARANG. [ SH_33 ]


34) PRAKTIK DAN PENGEMBANGAN PENERAPAN BUNGA KOMPESATOIR DALAM HUTANG PIUTANG. [ SH_34 ]


35) PENDISTRIBUSIAN ZAKAT MAL ATAU ZAKAT KEKAYAAN DI BAZ/BAZIZ WILAYAH KECAMATAN GENUK SEMARANG. [ SH_35 ]


36) PELAKSANAAN KREDIT PEGAWAI NEGERI DI BPR BANK PASAR KLATEN. [ SH_36 ]


37) TINJAUAN TERHADAP KEADAAN MEMAKSA (OVERMA CHT) YANG SUBYEKTIF DALAM PRAKTEK. [ SH_37 ]


38) KEBIJAKAN PENAL TERHADAP PELANGGARAN HAM DI INDONESIA. [ SH_38 ]


39) PERLINDUNGAN KESELAMATAN KERJA MENURUT UU NO I TAHUN 1974 TENTANG KESELAMATAN KERJA DI PT JAMU POTRET NYONYA MENEER SEMARANG. [ SH_39 ]


40) EFEKTIVITAS PENGAWASAN DI LINGKUNGAN PEGAWAI DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KOTA SEMARANG. [ SH_40 ]


41) PENYELESAIAN SENGKETA SEWA BELI KENDARAAN BERMOTOR DALAM WILAYAH KOTA SEMARANG. [ SH_41 ]


42) TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN SK PENSIUN SEBAGAI JAMINAN DALAM PEMBERIAN KREDIT OLEH BPR BKK KALIWUNGU KUDUS KEPADA PENSIUNAN PEGAWAI NEGERI SIPIL /MILITER DAN POLISI. [ SH_42 ]


43) IMPLIKASI PEMBATASAN HUKUM DARI HAK TOLAK SAKSI DALAM PEMERIKSAAN KORUPSI DI PENGADILAN NEGERI SEMARANG. [ SH_43 ]


44) UPAYA PREEMTIF DAN PREVENTIF TERHADAP PENYALAHGUNAAN PSIKOTROPIKA (STUDI KASUS DI POLTABES SEMARANG. [ SH_44 ]


45) DAMPAK PELARANGAN PENGGUANAN CAT ANTI KOROSI PADA KAPAL BERBAHAN KIMIA TRIBUTYLTIN (TLT) BERDASARKAN INTERNASIONAL CONVENTION ON THE CONTROL OF HARMFULL ANTI FOULING SYSTEM ON SHIP 2001 TERHADAP AGREEMENT ON TECHNICAL BARRIERS TO TRADE DARI WTO. [ SH_45 ]


46) PELAKSANAAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA (TKI) KELUAR NEGERI MENURUT UU NO 39 TAHUN 2004. [ SH_46 ]


47) TANGGUNG JAWAB POS DAN GIRO PADA PENGIRIMAN POS. [ SH_47 ]


48) TINJAUAN TENTANG PERJANJIAN SEWA MENYEWA RUANG PERKANTORAN DI GEDUNG GAJAH MADA PLAZA JAKARTA. [ SH_48 ]


49) IKATAN HUKUM YANG TERJADI ANTARA KARYAWAN DAN MAJIKAN PADA HOTEL SELEKTA PERMAI DI BADUNG. [ SH_49 ]


50) PENTINGNYA PENDAFTARAN MEREK BAGI PEMILIK MEREK DITINJAU DARI UNDANG UNDANG NO.14 TAHUN 1997. [ SH_50 ]


51) PELAKSANAAN PERJANJIAN PENGANGKUTAN BARANG MELALUI UDARA DI PT DHARMA BANDAR MANDALA CABANG SEMARANG. [ SH_51 ]


52) LANGKAH LANGKAH PENYELESAIAN TERHADAP PENCURIAN IKAN OLEH KAPAL ASING DI WILAYAH PERAIRAN LAUT JAWA. [ SH_52 ]


53) TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS DI KOTA SEMARANG. [ SH_53 ]


54) TINJAUAN TENTANG TANGGUNG JAWAB PERDATA DOKTER TERHADAP AKSEPTOR PESERTA ASURANSI KELUARGA BERENCANA MANDIRI. [ SH_54 ]


55) POKOK POKOK KEBIJAKSANAAN PEMBINAAN SEKTOR ANGKUTAN LAUT KHUSUSNYA ANGKUTAN BARANG DI INDONESIA. [ SH_55 ]


56) PEMIDANAAN TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI SEMARANG. [ SH_56 ]


57) PENERAPAN PASAL 20 AYAT 1 UNDANG UNDANG NO 4 TAHUN 2004 DALAM PERKARA PERDATA TENTANG PERGANTIAN KELAMIN DI PENGADILAN NEGERI SINGARAJA. [ SH_57 ]


58) PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP MELALUI MEDIASI KALI TAPAK KOTA SEMARANG. [ SH_58 ]


59) PROSES PEMIDANAAN TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA. [ SH_59 ]


60) PERANAN DAN TANGGUNG JAWAB PT RISMA BUKIT BARISAN SEMARANG DALAM PENGANGKUTAN BARANG BERDASARKAN SURAT KEPUTUSAN KA BULOG NO 27/KA/02/1997. [ SH_60 ]



61) PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA PEMEGANG HAK MEREK TERHADAP PEMALSUAN MEREK DAGANG MINYAK PELUMAS PRODUKSI PERTAMINA. [ SH_61 ]


62) PENGARUH LINGKUNGAN KELUARGA TERHADAP TERJADINYA PENYALAH GUNAAN NARKOTIKA OLEH REMAJA DI KODYA SEMARANG. [ SH_62 ]


63) SEGI SEGI HUKUM DAN ALIH TEKNOLOGI DALAM ERA INDUTRIALISASI MEMASUKI PJPT II. [ SH_63 ]


64) KEDAULATAN NEGARA DI RUANG UDARA DALAM KAITANNYA DENGAN PASAL 53 KONVENSI HUKUM LAUT PBB 1982. [ SH_64 ]


65) TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PENGANGKATAN ANAK DI PENGADILAN NEGERI BANJAR NEGARA. [ SH_65 ]


66) ABORTUS PROVOKATUS DITINJAU DARI HUKUM PIDANA. [ SH_66 ]


67) FUNGSI DAN PERANAN PRIMKOPAD YON ARMED II MAGELANG SEHUBUNGAN DENGAN PEMBANGUNAN DAN PENINGKATAN DI BIDANG PEREKONOMIAN DAN KESEJAHTERAAN PARA ANGGOTA DAN PERMASALAHANNYA. [ SH_67 ]


68) PERANAN TERMINAL PETI KEMAS DALAM MENUNJANG KELANCARAN EKSPOR BARANG PADA PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAN PERMASALAHANNYA. [ SH_68 ]


69) PERJANJIAN JUAL BELI ATAS SUATU KEBENDAAN YANG AKAN ADA DIKEMUDIAN HARI DALAM PRAKTEK. [ SH_69 ]


70) ILLEGAL LOGGING DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA DI KOTASEMARANG. [ SH_70 ]


71) PELAKSANAAN PERJANJIAN PENGANGKUTAN BARANG MELALUI UDARA DI PT DHARMA BANDAR MANDALA CABANG SEMARANG. [ SH_71 ]


72) PEGADAIAN MEMPUNYAI PERAN SERTA MEMBANGUN MASYARAKAT PEDESAAN DI KECAMATAN BANDONGAN KABUPATEN MAGELANG. [ SH_72 ]


73) PERANAN PERTANGGUNGAN DALAM PEMBANGUNAN REAL ESTATE BAGI KONTRAKTOR DI KODYA SEMARANG. [ SH_73 ]


74) PELAKSANAAN JUAL BELI TANAH BEKAS HAK HAK ADAT DI DAERAH KECAMATAN SEMARANG TIMUR KOTAMADYA SEMARANG. [ SH_74 ]


75) JAMINAN SOSIAL ASURANSI TENAGA KERJA DI PT PATAL SECANG KABUPATEN MAGELANG DAN PERMASALAHANNYA. [ SH_75 ]


76) TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN KOMPUTER UNTUK MELAKUKAN TINDAK PIDANA DI BIDANG PERBANKAN. [ SH_76 ]


77) PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI LIHAT DARI UU NO 22 TAHUN 1997. [ SH_77 ]


78) KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI MASYARAKAT ETNIS CHINA TIONGHOA DI SEMARANG. [ SH_78 ]


79) TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP ILEGAL LOGGING DI WILAYAH KABUPATEN KENDAL. [ SH_79 ]


80) TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT PADA PENGANGKUTAN LAUT DENGAN SISTEM ANGKUTAN PETI KEMAS. [ SH_80 ]


81) FREKUENSI TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI WILAYAH HUKUM POLRES PATI. [ SH_81 ]


82) PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP PERMASALAHAN PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP DI KODYA SEMARANG. [ SH_82 ]


83) KOORDINASI DAN MEKANISME KERJA PADA PETUGAS DALAM PENANGANAN PELANGGARAN LALU LINTAS JALAN. [ SH_83 ]


84) KORELASI ANTARA PERTANGGUNGAN DENGAN KESEJAHTERAAN DI PATAL SECANG MAGELANG DAN PERMASALAHANNYA. [ SH_84 ]


85) PERANAN LEMBAGA PEMBINAAN DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN (LP2K) DALAM MELINDUNGI KONSUMEN BERDASARKAN UNDANG UNDANG NO 8 TAHUN 1999. [ SH_85 ]


86) PEMBUKTIAN UNSUR UNSUR TINDAK PIDANA PERKOSAAN DAN KENDALANYA. [ SH_86 ]


87) PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA PERZINAHAN DI WILAYAH POLSEK JAKEN POLRES PATI. [ SH_87 ]


88) STUDI EVALUASI PENDAFTARAN TANAH SECARA SISTEMATIK. [ SH_88 ]


89) ASPEK ASPEK PERDATA DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA PADA PT BHAWATA NUSA SURYA PERDANA. [ SH_89 ]


90) PERANAN SERIKAT PEKERJA DALAM PERLINDUNGAN HAK HAK PEKERJA DI PT COCA COLA DISTRIBUTION / BOTLING INDONESIA CENTRAL JAVA SEMARANG. [ SH_90 ]


91) PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING (TKA) DI LINGKUNGAN DISNAKERTRANS KOTA SEMARANG. [ SH_91 ]


92) PERANAN PENGAWAS KETENAGAKERJAAN TERHADAP PELAKSANAAN PUTUSAN LEMBAGA PENYELESAIAN PERSELESIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DI KOTA SEMARANG. [ SH_92 ]


93) PERANAN SERIKAT PEKERJA DI PT INDOFOOD FRITOLAY MAKMUR SEMARANG DALAM HUBUNGAN INDUSTRIAL. [ SH_93 ]


94) PERANAN SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA (SPSI) DI PT FUMIRA SEMARANG DALAM PEMBUATAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA (PKB). [ SH_94 ]


95) TANGGUNG JAWAB PENERBIT BILYET GIRO TERHADAP PEMEGANG DAN BANK DI PT BANK BRI (PERSERO) CABANG SURAKARTA. [ SH_95 ]


96) PELAKSANAAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA (TKI) KE LUAR NEGERI MENURUT UNDANG UNDANG NO 39 TAHUN 2004. [ SH_96 ]


97) PERANAN DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI JAWA TENGAH DALAM MENANGANI KESEJAHTERAAN PEKERJA DI PT INNAN CORP SEMARANG. [ SH_97 ]


98) TINJAUAN YURIDIS DARI SUDUT HUKUM PERDATA TERHADAP KONTRAK KERJA ANATAR PT SISTEM ANEKA INDONESIA JAKARTA DAN PEKERJANYA. [ SH_98 ]


99) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN WAKTU KERJA DAN WAKTU ISTIRAHAT SERTA HAK KHUSUS BAGI PEKERJA PEREMPUAN DI HOTEL PATRA JASA SEMARANG. [ SH_99 ]


100) PEMIDANAAN TERHADAP PENGEDAR DAN PENGGUNA EKSTASI DAN OBAT TERLARANG DI KOTA SEMARANG. [ SH_100 ]


101) TINJAUAN MENGENAI PERJANJIAN SEWA MENYEWA SAFE DEPOSIT BOX GUNA MENYIMPAN BARANG BARANG BERHARGA ANTARA PARA PENYEWA DAN BANK BANK SWASTA DI BANDUNG. [ SH_101 ]


102) PERBUATAN CABUL TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI SEMARANG). [ SH_102 ]


103) TINJAUAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NO 30 TAHUN 1980 TENTANG PERATURAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI SEMARANG. [ SH_103 ]


104) IMPLEMENTASI KOPABRI SEMARANG DALAM MENINGKATKAN PEREKONOMIAN DAN KESEJAHTERAAN ANGGOTA ABRI DAN PERMASALAHANNYA. [ SH_104 ]


105) PRAKTEK HAK SUBROGASI DALAM PERTANGGUNGAN KERUGIAN.[ SH_105 ]


106) STUDI HUKUM TENTANG PENAL SANKSI BAGI PELAKU KEJAHATAN WANITA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN WANITA SEMARANG. [ SH_106 ]


107) USAHA CV SURYA AGUNG DALAM MEMENUHI KEGIATAN DI BIDANG EKSPOR UDANG DAN PERMASALAHANNYA. [ SH_107 ]


108) TANGGUNG JAWAB HUKUM SYAHBANDAR DALAM MENUNJANG KESELAMATAN PELAYARAN KAPAL LAUT DI PELABUHAN TANJUNG EMAS SEMARANG. [ SH_108 ]


109) TANGGUNG JAWAB HUKUM PELAKSANAAN EKSPOR KAYU LAPIS OLEH PT GUNUNG SUCI PERMATA KE NEGARA JEPANG. [ SH_109 ]


110) PERJANJIAN PENGADAAN JASA ANTARA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN KOPERASI DAN PENGUSAHA KECIL MENENGAH PROVINSI JAWA TENGAH DENGAN PERGURUAN TINGGI NEGERI. [ SH_110 ]


111) PENANGGULANGAN TIDAK PIDANA NARKOTIKA DI LIHAT DARI UU NO 22 TAHUN 1997. [ SH_111 ]


112) PENYELESAIAN MASALAH SENGKETA SEWA MENYEWA RUMAH SESUDAH BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH NO 55 TAHUN 1981 DI KOAT MADYA DATI II SALATIGA. [ SH_112 ]


113) FUNGSI DAN GUNA TEMPAT PELELANGAN IKAN (TPI) SERTA PERMASALAHANNYA DI PEKALONGAN. [ SH_113 ]


114) TANGGUNG JAWAB DOLOG SEBAGAI DISTIBUTOR BERAS PADA PEGAWAI NEGERI DAN ABRI DI WILAYAH JAWA TENGAH. [ SH_114 ]


115) PROSES PRODUKSI PT BATIK KERIS DALAM RANGKA PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN EKSPOR UNTUK MENGHASILKAN DEVISA NEGARA. [ SH_115 ]


116) PERANAN KUD SIDO WLUYO DALAM RANGKA MENINGKATKAN EKONOMI PEDESAAN SERTA KESEJAHTERAAN PARA ANGGOTANYA DALAM BIDANG PUPUK TANAMAN PANGAN. [ SH_116 ]


117) PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA WANITA DALAM BIDANG KESEHATAN KERJA DI PT ONTIME GARMINDO SEMARANG. [ SH_117 ]


118) PELAKSANAAN PERMOHONAN STATUS KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA OLEH WARGA NEGARA ASING MELALUI PENGADILAN NEGERI PEKALONGAN. [ SH_118 ]


119) PELAYANAN HUKUM PEMERINTAH KOTA SEMARANG KEPADA PARA PEDAGANG PASAR DAN PEDAGANG KAKI LIMA DI LINGKUNGAN PASAR BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTASEMARANG NO 9 TAHUN 1998 TENTANG RETRIBUSI PASAR. [ SH_119 ]


120) PELAKSANAAN PELELANGAN PEKERJAAN PENGADAAN BARANG ATAU JASA PEMELIHARAAN TABUNG ELPIJI UNTUK WILAYAH JAWA TENGAH BERDASARKAN KEPRES NOMOR 18 TAHUN 2000 DI PERTAMINA UPMS IV SEMARANG. [ SH_120 ]


121) UPAYA YANG DILAKUKAN SATUAN NARKOBA DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM POLRES PATI. [ SH_121 ]


122) UPAYA SATUAN SAMAPTA DALAM MENANGGULANGI ADANYA UNJUK RASA DI POLRES SUKOHARJO. [ SH_122 ]


123) PERSEPSI TOKOH MASYARAKAT TERHADAP KINERJA POLRES BURALINGGA DALAM MEMBERANTAS PERJUDIAN. [ SH_123 ]


124) KINERJA SATUAN SAMAPTA DALAM MEMBERANTAS PREMANISME UNTUK MENINGKATKAN KEPERCAYAAN MASYARAKAT DI POLRES PURWOREJO. [ SH_124 ]


125) UPAYA BHABINKAMTIBMAS MEMBERDAYAKAN TOKOH AGAMA DAN TOKOH MASYARAKAT DALAM MENERTIBKAN PSK DI WILAYAH HUKUM POLRES PATI. [ SH_125 ]


126) UPAYA SATUAN SAMAPTA POLRES WONOGIRI DALAM MENINGKATKAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN WADUK GAJAH MUNGKUR. [ SH_126 ]


127) KINERJA SAT LANTAS DALAM MENDATANGI TKP LAKA LANTAS DI WILAYAH HUKUM POLRES GROBOGAN. [ SH_127 ]


128) KINERJA BINAMITRA DALAM PEMBINAAN SATUAN PENGAMANAN DI WILAYAH POLRES SRAGEN. [ SH_128 ]


129) KINERJA PENYIDIK DALAM PENGUNGKAPAN KASUS PELANGGARAN HAK CIPTA DI POLRES BREBES. [ SH_129 ]


130) UPAYA KANIT RESKRIM POLTABES SURAKARTA DALAM PEMBERITAHUAN PERKEMBANGAN HASIL PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KEPADA MASYARAKAT. [ SH_130 ]


131) PENDAPAT MAHASISWA TERHADAP TUGAS SATUAN SAMAPTA POLRES TEGAL DALAM MENGATASI UNJUK RASA. [ SH_131 ]


132) PERAN POLWAN SEBAGAI NEGOSIATOR DALAM PENANGANAN MASSA UNJUK RASA DI POLRES CILACAP. [ SH_132 ]


133) UPAYA SATUAN RESKRIM DALAM MENANGANI PREMANISME PADA KASUS STREET CRIME DI WILAYAH HUKUM POLTABES SURAKARTA. [ SH_133 ]


134) KINERJA UNIT PENGENDALI MASSA SUBBAG SAMAPTA POLWIL PATI DALAM PENANGANAN UNJUK RASA. [ SH_134 ]


135) PEMBERDAYAAN SENTRA PELAYANAN KEPOLISIAN (SPK) DALAM MELAKUKAN TINDAKAN PERTAMA DI TEMPAT KEJADIAN PERKARA (TPTKP) DI POLRES PURWOREJO. [ SH_135 ]


136) UPAYA BABINKAMTIBMAS DALAM MENCEGAH PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR DI WILAYAH POLSEK CENDONO. [ SH_136 ]


137) UPAYA BHABINKAMTIBMAS POLSEK KARANGTENGAH DALAM MENCIPTAKAN PARTISIPASI MASYARAKAT DESA PULOSARI UNTUK MEMELIHARA KAMTIBMAS. [ SH_137 ]


138) KINERJA SATUAN SAMAPTA DALAM MENEKAN ANGKA KRIMINALITAS DI POLRES KUDUS. [ SH_138 ]


139) UPAYA UNIT PATROLI SATUAN SAMAPTA DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA RINGAN DI POLRES KENDAL. [ SH_139 ]


140) UPAYA SATUAN LALU LINTAS DALAM MENINGKATKAN KESADARAN PENGGUNAAN HELM BAGI PENGENDARA SEPEDA MOTOR DI WILAYAH POLRES BOYOLALI. [ SH_140 ]


141) PERBANDINGAN TINGKAT KEPATUHAN MASYARAKAT TERHADAP ANGGOTA SAMAPTA DAN ANGGOTA SATPOL PP DALAM MENGAMANKAN MASA UNJUK RASA DI POLRES KEBUMEN. [ SH_141 ]


142) PENERAPAN POLMAS DALAM RANGKA MENGEMBANGKAN JARINGAN INTELIJEN DI SATUAN INTELKAM POLRES MAGELANG. [ SH_142 ]


143) UPAYA SATUAN RESKRIM DALAM MENANGGULANGI KASUS CURANMOR DI WILAYAH HUKUM POLRES GROBOGAN. [ SH_143 ]


144) UPAYA BHABINKAMTIBMAS POLSEK GOMBONG DALAM MEMBERDAYAKAN TOKOH AGAMA UNTUK MEMBERANTAS JUDI. [ SH_144 ]


145) PERANAN SATUAN INTELKAM DALAM MENGUNGKAP KASUS NARKOBA DI POLRES SEMARANG BARAT. [ SH_145 ]


146) UPAYA UNIT PATROLI LANTAS DALAM MEMINIMALKAN KECELAKAAN LALU LINTAS DI POLRES BANJAR NEGARA. [ SH_146 ]


147) PERANAN KOMUNIKASI DALAM PELAKSANAAN PATROLI JALAN KAKI DI KAWASAN SIMPANG LIMA SEBAGAI PENGIMPLEMENTASIAN PEMOLISIAN MASYARAKAT. [ SH_147 ]


148) MENINGKATKAN SISKAMTIBMAS SWAKARSA DALAM UPAYA MEMANTAPKAN STABILITAS DI POLRES SEMARANG SELATAN. [ SH_148 ]


149) PERAN SATUAN LALU LINTAS POLRES GROBOGAN DALAM MENGATASI KEMACETAN DI WILAYAH POLRES GROBOGAN . [ SH_149 ]


150) QUICK RESPONS UNIT PATROLI SAMAPTA POLRES CILACAP DALAM MENAGGAPI LAPORAN MASYARAKAT. [ SH_150 ]


151) UPAYA SATUAN SAMAPTA DALAM MENEKAN PEREDARAN MIRAS UNTUK MENCIPTAKAN KAMTIBMAS DI WILAYAH HUKUM POLRES KLATEN. [ SH_151 ]


152) KINERJA PENYIDIK SATRESKRIM DALAM PENANGANAN KASUS TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR DI WILAYAH POLRES JEPARA. [ SH_152 ]


153) PENERAPAN SISTEM PUBLIKASI DALAM PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH DI INDONESIA MENURUT PP NO.24 TAHUN 1997. [ SH_153 ]


154) TRANSPARANSI DALAM PENANGANAN LAPORAN TINDAK PIDANA DARI MASYARAKAT SEBAGAI TUGAS SATUAN RESKRIM POLRESTA PEKALONGAN. [ SH_154 ]


155) UPAYA SAMAPTA DALAM MENANGANI KASUS TIPIRING SEBAGAI WUJUD PELAYANAN POLRI KEPADA MASYARAKAT DI POLRES MAGELANG. [ SH_155 ]


156) UPAYA UNIT PATROLI SATUAN SAMAPTA DALAM MENANGGULANGI PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN DI POLSEK KOTA BOYOLALI. [ SH_156 ]


157) PERAN ANGGOTA SAMAPTA SEBAGAI KOORDINATOR DAN PENGAWAS PETUGAS DI WILAYAH HUKUM POLRES JEPARA. [ SH_157 ]


158) PERAN UNIT PATROLI FUNGSI SAMAPTA DALAM USAHA PENCEGAHAN TINDAK KEJAHATAN DI WILAYAH HUKUM POLRES DEMAK. [ SH_158 ]


159) UPAYA UNIT PATROLI SATUAN SANAPTA DALAM MENCEGAH GANGGUAN KAMTIBMAS DI WILAYAH HUKUM POLRES JEPARA. [ SH_159 ]


160) KINERJA BAGIAN BINA MITRA DALAM PEMBINAAN POTENSI MASYARAKAT DALAM RANGKA MEMBANGUN FORUM KEMITRAAN POLISI DAN MASYARAKAT (FKPM) DI POLRES SEMARANG. [ SH_160 ]


161) PEMBERDAYAAN SAKA BHAYANGKARA DALAM RANGKA MENINGKATKAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT DI WILAYAH HUKUM POLRES SUKOHARJO. [ SH_161 ]


162) UPAYA SATLANTAS MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PENGURUSAN SIM BAGI MASYARAKAT DI POLRES PURWOREJO. [ SH_162 ]


163) KINERJA SUB BAG RESKRIM POLWIL KEDU DALAM MELAKSANAKAN PENYIDIKAN TERHADAP KASUS CURAT. [ SH_163 ]


164) PELAYANAN TERHADAP PEMOHON SKCK OLEH SAT INTELKAM POLRES PATI. [ SH_164 ]


165) KUALITAS MEKANISME PELAYANAN SURAT KETERANGAN CATATAN PELAYANAN SURAT KETERANGAN CATATAN KEPOLISIAN OLEH SATUAN INTELKAM POLRES WONOSOBO SEBAGAI PENJABARAN PROGRAM QUICK WINS UNTUK MENINGKATKAN CITRA POLISI. [ SH_165 ]


166) PERANAN BABINKAMTIBMAS PADA POLSEK PURWODADI DALAM MELAKUKAN PENCEGAHAN GANGGUAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT. [ SH_166 ]


167) UPAYA BAGIAN BINAMITRA DALAM MEMBERDAYAKAN SATUAN PENGAMAN GUNA MENINGKATKAN KEAMANAN DI WILAYAH HUKUM POLRES KUDUS. [ SH_167 ]


168) STRATEGI MENINGKATKAN PELAYANAN SATUAN SAMAPTA UNTUK MENCIPTAKAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT DI WILAYAH HUKUM POLRES CILACAP. [ SH_168 ]


169) UPAYA UNIT PATROLI SAMAPTA UNTUK MENERAPKAN POLA POLICE QUICK RESPONSE DALAM RANGKA MEMELIHARA KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT DI WILAYAH HUKUM POLRES PATI. [ SH_169 ]


170) PERANAN KEJAKSAAN TERHADAP PENGAWASAN NARAPIDANA DALAM PELEPASAN BERSYARAT. [ SH_170 ]


171) PELAKSANAAN PERJANJIAN TRANSPLATASI KORNEA MATA ANTARA PENDONOR MATA DENGAN BANK MATA (STUDI KASUS DI BANK MATA CABANG SURAKARTA). [ SH_171 ]


173) PERBUATAN CABUL TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA (SK DI PENGADILAN NEGERI SEMARANG). [ SH_172 ]


174) PERAN SERTA APARATPENEGAK HUKUM (KEPOLISIAN) DLM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI SESUAI DENGAN UU NOMER 20 TAHUN 2001. [ SH_173 ]


174) PELAKSANAAN TUGAS POLRI DLM PENYELESAIAN PELANGGARAN LALULINTAS OLEH PENGENDARA MOTOR RODA 2 DIPOLRES MAGELANG. [ SH_174 ]


175) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KECELAKAAN LALU LINTAS MENURUT UU NO.22 TAHUN 2009 TENTANG – LALULINTAS DAN ANGKUTAN JALAN. [ SH_175 ]


176) UPAYA HUKUM TERHADAP PELANGGARAN RAHASIA DAGANG. [ SH_176 ]


177) TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT TERHADAP KESELAMATAN PENUMPANG OLEH PO. COYO. [ SH_177 ]


178) PERANANAN HAKIM PENGAWAS DAN PENGAMAT TERHADAP SISTEM PEMBINAAN NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN. [ SH_178 ]


179) POLRI SELAKU KOORDINATOR DAN PENGAWASAN BIDANG PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA. [ SH_179 ]


180) AKIBAT PEMBATALAN PERJANJIAN SEWA BELI DLM PREKTEK. [ SH_180 ]


181) AKIBAT PERCERAIAN MENURUT UU NOMER 1 TAHUN 1974. [ SH_181 ]


182) PERAN SERTA POLISI DLM MENINGKATKAN KESELAMATAN ANGKUTAN DI TINJAU DARI UU NO. 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN. [ SH_182 ]


183) WANPRESTASI DAN AKIBAT HUKUMNYA DLM PERJANJIAN SEWA BELI. [ SH_183 ]


184) PELAKSANAAN JUAL BELI HAK ATAS TANAH SETELAH PERLAKUAN UU POKOK AGRARIA DI KECAMATAN MIJEN KOTA SEMARANG . [ SH_184 ]


185) TINJAUAN TENTANG PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DLM KAITANNYA DENGAN UU NOMOR 1 TAHUN 1974 DI KECAMATAN BANGSRI KABUPATEN JEPARA. [ SH_185 ]


186) KEBIJAKAN KRIMINAL TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN DLM RUMAH TANGGA. [ SH_186 ]


187) FUNGSI SYAHBANDAR DLM PELAKSANAAN PENDAFTARAN KAPAL DI PELABUHAN TANJUNG EMAS SEMARANG. [ SH_187 ]


188) TINJAUAN YURIDIS TANGGUNG JAWAB PENGUSAHA DLM MEMBERIKAN JAMINAN HARI TUA BAGI KARYAWAN PERUSAHAAN . [ SH_188 ]1


189) PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK DI PENGADILAN NEGERI SEMARANG. [ SH_189 ]


190) PENYELESAIAN SENGKETA DLM PERJANJIAN LEASING. [ SH_190 ]


191) TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP KEJAHATAN PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DI WILAYAH HUKUM POLRES PURWOREJO . [ SH_191 ]


192) TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYELENGGARAAN PENGANKUTAN PENUMPANG OLEH PO. NASIMA DI KOTA SEMARANG. [ SH_192 ]


193) PENDAFTARAN TANAH SECARA SISTEMATIK BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997. [ SH_193 ]


194) PENERAPAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM. [ SH_194 ]


195) KECELAKAAN LALULINTAS YG MENYEBABKAN MATINYA ORANG MENURUT PASAL 359 KUHP TENTANG DELIK CULPA . [ SH_195 ]


196) PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DLM PROGRAM RASKIN DI KECAMATAN AMBARAWA KABUPATEN SEMARANG. [ SH_196 ]


197) FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) TERHADAP PELAKSANAAN PEMERINTAHAN DAERAH YG BAIK DI KABUPATEN KENDAL. [ SH_197 ]


198) PELAKSANAAN PENGGANTIAN BIAYA DAN PEMBAYARAN SANTUNAN OLEH PT. (PERSERO) JAMSOSTEK DI KABUPATEN PEKALONGAN . [ SH_198 ]


199) HUBUNGAN ANTARA PENYIDIK DAN PENUNTUT UMUM DLM PROSES PERKARA PIDANA MENURUT KITAB UU HUKUM ACARA PIDANA. [ SH_199 ]


200) PERANAN TIM PEMBERANTAS TANAH DLM PENGADAAN TANAH UNTUK JLN TOL SEMARANG – BATANG . [ SH_200 ]


201) PENDAFTARAN TANAH DLM RANGKA PEMELIHARAAN DATA MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 DI KABUPATEN PATI. [ SH_201 ]


202) PENGGUNAAN ALAT KONTRASEPSI DLM KELUARGA BERENCANA DI TINJAU DARI HUKUM ISLAM. [ SH_202 ]


203) PENSERTIFIKATAN HAK MILIK ATAS TANAH MENURUT UU POKOK AGRARIA DI KECAMATN NGALIYAN KOTA SEMARANG. [ SH_203 ]


204) PERTANGGUNG JAWABAN PELAKU USAHA TERHADAP BARANG YANG DI PASARKAN . [ SH_204 ]


205) TANGGUNG JAWAB HUKUM PELAKSANAAN EKSPORT KAYU LAPIS OLEH PT. KURNIA JATI KE NEGERI JEPANG. [ SH_205 ]


206) IMPLIKASI JUAL BELI HAK MILIK ATAS TANAH DI BAWAH TANGAN SETELAH BERLAKUNYA UU NOMOR 5 TAHUN 1960 DI KECAMATAN GUNUNG PATI KOTA SEMARANG. [ SH_206 ]


207) PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH HAK MILIK ADAT MENJADI HAK MILIK SETELAH BERLAKUNYA UUPA UU NO.5 TAHUN 1960 DAN PERATURAN PELAKSANAAN DI KECAMATAN BOJA KABUPATEN KENDAL. [ SH_207 ]


208) TANGGUNG JAWAB PENGUSAHA ANGKUTAN BUS UMUM TERHADAP PENUMPANG DLM KERANGKA PERLINDUNGAN KONSUMEN. [ SH_208 ]


209) PERLINDUNGAN KONSUMEN PERUMAHAN MENURUT UU NOMOR 4 TAHUN 1992 TENTANG PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN SERTA UU NOMOR 28 TAHUN 2002 TENTANG BANGUNA GEDUNG. [ SH_209 ]


210) PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG HAK CIPTA KARYA SENI MENURUT UU NOMOR 12 TAHUN 1997 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NOMOR 6 TAHUN 1982 TENTANG HAK CIPTA SEBAGAI MANA TELAH DI UBAH DENGAN UU NOMOR 7 TAHUN 1987 TENTANG HAK CIPTA. [ SH_210 ]


211) PELAKSANAAN PEMBAYARAN SANTUNAN PADA PT. JAMSOSTEK DI KABUPATEN SEMARANG. [ SH_211 ]


212) TINJAUAN KEDUDUKAN KEPOLISIAN NEGARA REPOBLIK INDONESIA DLM SISTEM KETATA NEGARAAN INDONESIA. [ SH_212 ]


213) PELAKSANAAN BALIK NAMA HAK MILIK ATAS TANAH OLEH PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DESA BANDUNG REJO KECAMATAN MRANGGEN KABUPATEN DEMAK. [ SH_213 ]


214) PENERAPAN GANTI RUGI DLM PERISTIWA PENGANIYAAN SAMPAI MATI. [ SH_214 ]


215) TINJAUAN YURIDIS UNSUR KESALAHAN DLM PERBUATAN MELAWAN HUKUM. [ SH_215 ]


216) PEMANFAATAN BILYET GIRO SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN PADA BANK CENTRAL ASIA CABANG KENDAL. [ SH_216 ]


217) TANGGUNG JAWAB PT. JAMSOSTEK (PERSERO) DLM KECELAKAAN KERJA DI PT MARGONO. [ SH_217 ]


218) PENANGANAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN HAK ATAS MEREK DI TINJAU DARI UU RI NO. 15 TAHUN 2001. [ SH_218 ]


219) HAK – HAK TERSANGKA DLM PERKARA PIDNA MENURUT KITAB UU HUKUM ACARA PIDANA. [ SH_219 ]


220) PEMBUBARAN PARTAI POLITIK DLM SISTEM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA SEBELUM DAN SESUDAH PERUBAHAN UU DASAR 1945 ( SUATU KAJIAN HUKUM TATA NEGARA) . [ SH_220 ]


221) PROSES PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR DI POLRES PEKALONGAN. [ SH_221 ]


222) MEKANISME PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN MELALUI SIDIK JARI [ SH_222 ]


223) PERAN SERTA BANK BRI UNIT GUNUNG PATI SEMARANG DLM MEMBANTU PENGUSAHA KECIL [ SH_223 ]


224) TUGAS DAN FUNGSI DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KOTA SEMARANG DLM MENDUKUNG PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH MENURUT UU NOMOR TAHUN 2004. [ SH_224 ]


225) KEBERADAAN ANAK ANGKAT MENURUT HUKUM WARIS ADAT DI KECAMATAN PATI KABUPATEN PATI. [ SH_225 ]


226) PENSERTIFIKATAN MILIK ATAS TANAH DI KOTA SEMARANG. [ SH_226 ]


227) PELAKSANAAN PENDAFTARAN WAKAF TANAH HAK MILIK DI KABUPATEN SEMARANG . [ SH_227 ]


228) PENGARUH UU NO. 22 TAHUN 2002 TENTANG “GRASI” TERHADAP EKSEKUSI PIDANA MATI. [ SH_228 ]


229) PROSEDUR PEMBERIAN KREDIT KENDARAAN BERMOTOR OLEH LEMBAGA KEUANGAN NON BANK. [ SH_229 ]


230) EKSISTENSI HUKUM PIDANA ADAT DLM PEMBANGUNAN KITAB UU HUKUM PIDANA NASIONAL. [ SH_230 ]


231) TANGGUNG JAWAB PT. KERETA API INDONESIA (PERSERO) DLM PENGANGKUTAN BARANG BERDASARKAN UU NOMOR 23 TAHUN 2007. [ SH_231 ]


232) UPAYA POLRI DLM MENANGGULANGI TINDAK KEJAHATAN PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR DI WILAYAH HUKUM POLRES PATIN . [ SH_232 ]


233) TUGAS DAN FUNGSI KEPALA DESA DLM MENYELENGGARAKAN PEMBANGUNAN DI DESA BENDOKATON KIDUL KECAMATAN TAYU KABUPATEN PATI. [ SH_233 ]


234) PERCERAIAN DAN IMPLIKASAINYA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPILDI KOTA SEMARANG. [ SH_234 ]


235) PELAKSANAAN HAK PAKAI ATAS TANAH NEGARA UNTUK KEPERLUAN RUMAH INSTANSI DI KOTA SEMARANG. [ SH_235 ]


236) TUGAS POLRI DLM MENANGGULANGI PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR DI WILAYAH HUKUM RESOR SEMARANG TIMUR. [ SH_236 ]


237) TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERJANJIAN JUAL BELI ATAS SUATU KEBENDAAN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI DLM PRAKTEK. [ SH_237 ]


238) PELAKSANAAN TUGAS KEPOLISIAN DLM PENYELESAIAN PERKARA PELANGGARAN LALULINTAS JLN RAYA DI WILAYAH HUKUM POLRES PATI. [ SH_238 ]


239) TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENGELOLAAN TILANG DI POLWIL PATI. [ SH_239 ]


240) PERLINDUNGAN HAK CIPTA ATAS SENI BATIK TRADOSIONAL BERDASARKAN KETENTUAN HAK CIPTA INDONESIA. [ SH_240 ]


241) TANGGUNG JAWAB PENGUSAHA ANGUTAN BUS UMUM TERHADAP PENUMPANG DLM KERANGKA PERLINDUNGAN KONSUMEN. [ SH_241 ]


242) JUAL BELI HAK ATAS TANAH SETELAH BERLAKUNYA UU POKOK AGRARIA DO KECAMATAN NGALIAN. [ SH_242 ]


243) TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAKAN PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA MENURUT KUHP DAN HUKUM ISLAM. [ SH_243 ]


244) PERLINDUNGAN HUKUM TENTANG PROGRAM KOMPUTER MENURUT UU NOMOR 19 TAHUN 2002 MENGENAI HAK CIPTA. [ SH_244 ]


245) PERANAN KANTOR URUSAN AFGAMA DLM PELAKSANAAN KAWIN KONTRAK DI KABUPATEN KENDAL. [ SH_245 ]


246) TINJAUAN TENTANG PELAKSANAAN PERKAWINAN SEBELUM DAN SESUDAH BERLAKUNYA UU NO. 1 TAHUN 1974 DI KOTA SEMARANG. [ SH_246 ]


247) PENERAPAN SANKSI MENURUT UU NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI. [ SH_247 ]


248) IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 30 TAHUN 1980 TENTANG PERATURAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROPINSIJAA TENGAH. [ SH_248 ]


249) TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PERALIHAN HAK ATAS TANAH MELELUI JUAL BELI MENURUT PP NOMOR 24 TAHUN 1997 DIKANTOR PERTANAHAN KABUPATEN JEPARA. [ SH_249 ]


250) PENEGAKAN HUKUM OLEH POLRI RESERSE DLM MENANGGULANGI KEJAHATAN DI WILAYAH POLRE JEPARA. [ SH_250 ]


251) PENEGAKAN HUKUM PIDANA BAGI PELAKU ABORSI. [ SH_251 ]


252) PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN UU NOMOR 20 TAHUN 2001. [ SH_252 ]


253) PELAKSANAAN PENGAWASAN TERHADAP ORNG ASING BERDASARKAN UU NOMOR 9 TAHUN 1992 TENTANG KEIMIGRASIAN DI PROVINSI JAWA TENGAH. [ SH_253 ]


254) PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NO. 10 TAHUN 1983 DI KOTA SEMARANG. [ SH_254 ]


255) UU NO I TAHUN 1974 DAN PENGARUHNYA TERHADAP PERKAWINAN ANAK – ANAK DI KECAMATAN SAYUNG DEMAK. [ SH_255 ]


256) TINJAUAN YURIDIS FUNGSI PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DENGAN JUAL BELIAU TANAH DLM RANGKA PENDAFTARAN TANAH DI KECAMATAN BANYUMANIK KOTA SEMARANG. [ SH_256 ]


257) PELAKSANAAN BAGI HASIL TANAH PERTANIAN DI KECAMATAN MIJEN KOTA SEMARANG. [ SH_257 ]


258) TINJANUAN YURIDIS PENERAPAN ASAS ITIKAD BAIK DLM PERJANJIAN HUTANG PIUTANG MEMPERGUNAKAN KARTU KREDIT. [ SH_258 ]


259) PELAKSANAAN BAGI HASIL TANAH PERTANIAN DI KABUPATEN. [ SH_259 ]


260) KEDUDUKAN DAN TANGGUNG JAWAB KEPOLISIAN DLM ORGANISAISI NEGARA DI POLDA JAWA TENGAH. [ SH_260 ]


261) TANGGUNG JAWAB PANDU DLM MENJAGA KESELAMATAN PENGANGKUTAN DI LAUT. [ SH_261 ]


262) PELAKSANAAN PERKAWINAN MENURUT UU NO. 1 TAHUN 1974 DI KELURAHAN MANGKANG KULON KECAMATAN TUGU KOTA SEMARANG. [ SH_262 ]


263) PERANAN ASURANSI DLM MENGANTISIPASI KERUGIAN PENGANGKUTAN MELALUI LAUT. [ SH_263 ]


264) PROSES PENYIDIKAN TERHADAP TERSANGKA ANAK DI BAWAH UMUR DI POLRES DEMAK. [ SH_264 ]


265) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEJAHATAN PERKOSAAN. [ SH_265 ]


266) PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI SEMARANG). [ SH_266 ]


267) PELAKSANAAN TUGAS POLRI DLM PROSES PENYIDIKAN PELANGGARAN LALU LINTAS AN ANGKUTAN JALAN DI POLRES MAGELANG . [ SH_267 ]


268) TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP PERAN PERPOLISIAN MASYARAKAT (POLMAS) DLM FORUM KEMITRAAN POLISI MASYARAKAT. [ SH_268 ]


269) PERANAN LABORATORIUM FORENSIK DLM MENGUNGKAP KEJAHATAN PELEDAKAN BOM (TERORISME). [ SH_269 ]


270) TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERAN JAKSA DLM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI. [ SH_270 ]


271) PERANAN POLRI TERHADAP PENINDAKAN PELANGGARAN LALU LINTAS DI WILAYAH HUKUM POLRES PEKALONGAN. [ SH_271 ]


272) PENANGANAN APARAT KEPLISIAN DLM MENGATASI UNJUK RASA BERDASARKAN UU NO. 9 TAHUN 1998 TENTANG KEMERDEKAAN MENYAMPAIKAN PENDAPAT DI MUKA UMUM. [ SH_272 ]


273) PERANAN SIDIK JARI LATEN DLM PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DI POLRES PEKALONGAN. [ SH_273 ]


274) PERLINDUNGAN TERHADAP HAK – HAK TERSANGKA DLM PROSES PENYELIDIKAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI WILAYAH HUKUM POLRES PEKALONGAN KOTA. [ SH_274 ]


275) PELAKSANAAN PENEGAKAN DISIPLIN ANGGOTA KEPOLISIABN DI POLRES PATI SESUAI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 2 TAHUN 2003. [ SH_275 ]


276) HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK DLM PERJANJIAN LEASING. [ SH_276 ]


277) PENEGAKAN HUKUM DI BIDANG LALULINTAS JALAN RAYA DI WILAYAH HUKUM POLRES TEMANGGUNG. [ SH_277 ]


278) PELAKSANAAN PEMBERIAN KREDIT DENGAN JAMINAN HAK TANGGUNGAN DI BANK BNI 46 CABANG KARANG AYU SEMARANG. [ SH_278 ]


279) KRIMINALISASI TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR DEMAK. [ SH_279 ]


280) PERANAN PENASEHAT HUKUM DLM PROSES PELADILAN PIDANA. [ SH_280 ]


281) PENGATURAN WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN OLEH DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA SEMARANG DLM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH. [ SH_281 ]


282) POLA PENGEMBANGAN PELAYANAN KESEJAHTERAAN ANGGOTA KOPERASI BERDASARKAN PERATURAN UNIT SIMPAN PINJAM KOPERASI SERBA USAHA DWIMATAMA SEMARANG. [ SH_282 ]


283) PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS YG MENYEBABKAN KEMATIAN DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESORT DEMAK. [ SH_283 ]


284) POLITIK KRIMINAL TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR YG DI LAKUKAN OLEH ANAK DI BAWAH UMUR DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR DEMAK. [ SH_284 ]


285) PENGHAPUSAN DAN PEMBATALAN PENDAFTARAN MEREK DI TINJAU DARI UU NO. 15 TAHUN 2001TENTANG MEREK. [ SH_285 ]


286) UPAYA EKSEPSI TERDAKWA TERHADAP DAKWAAN PENUNTUT UMUM DI PENGADILAN NEGERI MAGELANG. [ SH_286 ]


287) SISTEM PEMBINAAN WARGA BINAAN PEMASYARAKAT BERDASARKAN UU NO. 12 TAHUN 1995 DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS II B PATI. [ SH_287 ]


288) VISUM SEBAGAI SALAH SATU ALAT BUKTI DLM PENYELESAIAN KASUS TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI PENGADILAN NEGERI PEKALONGAN. [ SH_288 ]


289) PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENIPUAN DAN PENGGELAPAN SEPEDA MOTOR DI KEPOLISIAN RESOR PATI. [ SH_289 ]


290) PROSES PENYIDIKAN TERHADAP DELIK ADUAN DLM UU NO. 23 TAHUN 2004 TENTANG KEKERASAN DLM RUMAH TANGGA. [ SH_290 ]


291) PELAKSANAAN PEMBERIAN KREDIT PEMILIKAN RUMAH PADA BANK NEGARA INDONESIA (BNI 46) CABANG SEMARANG. [ SH_291 ]


292) PENEGAKAN HUKUM PIDANA DLM PENERAPAN SANKSI TINDAK PIDANA DI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP. [ SH_292 ]


293) GUGAT PERLAWANAN PIHAK TERGUGAT (TEREKSEKUSI) TERHADAP SITA EKSEKUTORIAL. [ SH_293 ]


294) TINJAUAN YURIDIS KETERANGAN AHLI SEBAGAI ALAT BUKTI DLM PEMERIKSAAN PERKARA PERDATA. [ SH_294 ]


295) PERAN CAMAT DLM PEMBINAAN PEMERINTAHAN DESA DI KECAMATAN BEJEN KABUPATEN TEMANGGUNG. [ SH_295 ]


296) TUGAS DAN FUNGSI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH. [ SH_296 ]


297) PERANAN POLRI SELAKU KOORDINATOR DAN PENGAWASAN PENYIDIKAN DI POLRES WONOSOBO. [ SH_297 ]


298) PENGGUNAAN CUTI MENGUNJUNGI KELUARGA DLM RANGKA MENDUKUNG USAHA PEMASYARAKATAN (RESOSIALISASI) NARAPIDANA DI RUMAH TAHANAN KABUPATEN TEMANGGUNG. [ SH_298 ]


299) TUGAS POLRI DLM PENANGGULANGAN MENYALAH GUNAKAN KERAS DI WILAYAH HUKUM POLRES TEMANGGUNG. [ SH_299 ]


300) PERAN POLRI DLM PENANGGULANGAN PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR DI WILAYAH HUKUM POLRES TEMANGGUNG. [ SH_300 ]


301) TUGAS POLRI DLM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA YG TERJADI DI WILAYAH HUKUM SEKTOR SEMARANG UTARA. [ SH_301 ]


302) PROSES PENGUASAAN TANAH LANDREFORM DAN SETATUS HUKUMNYA BERDASARKAN UU NOMOR 5 TAHUN 1960 DI KABUPATEN PATI. [ SH_302 ]


303) UPAYA POLRI DLM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA NARKOBA DI KABUPATEN BANYUMAS. [ SH_303 ]


304) EKSISTENSI PANDU DLM MENJAGA KESELAMATAN PENGANGKUTAN DI LAUT. [ SH_304 ]


305) TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN KREDIT BAGI PNS DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI JAWA TENGAH PADA PT. BRI (PERSERO) TBK. KANCA SEMARANG PATIMURA. [ SH_305 ]


306) TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENEGAKAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI POLRES PATI. [ SH_306 ]


307) PERLINDUNGAN HUKUM PIDANA BAGI ANAK AKIBAT TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUALITAS. [ SH_307 ]


308) UPAYA HUKUM YG DI LAKUKAN TERDAKWA DAN KORBAN TERHADAP PELAKSANAAN PUTUSAN PIDANA TAMBAHAN BERUPA PERAMPASAN BARANG BUKTI. [ SH_308 ]


309) PEMBINAAN TERHADAP WARGA BINAAN RESIDIVIS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS II A KENDAL. [ SH_309 ]


310) PENERAPAN SANKSI PIDANA BAGI PELAKU PENYALAH GUNAAAN NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI SEMARANG. [ SH_310 ]


311) TUGAS JAKSA SEBAGAI PENUNTUT UMUM DLM PROSES PERADILAN PIDANA. [ SH_311 ]


312) TINJAUAN ASPEK PIDANA DLM UU NOMOR 23 TAHUN 1997, TENTANG PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP. [ SH_312 ]


313) PELAKSANAAN CUTI MENJELANG BEBAS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KEDUNG PANE SEMARANG. [ SH_313 ]


314) PROSES PENUNTUT PERKARA PIDANA OLEH PENUNTUT UMUM. [ SH_314 ]


315) TINJUAN TERHADAP ASPEK PIDANA DLM UU REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 9 TAHUN TENTANG KEIMIGRASIAN. [ SH_315 ]


316) TEKNIK PENYIDIKAN MELALUI PEMERIKSAAN SIDIK JARI. [ SH_316 ]


317) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PADA KASUS KEKERASAN DLM RUMAH TANGGA DI KOTA SEMARANG. [ SH_317 ]


318) TINDAKAN POLRI DLM PENANGGULANGAN PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR “STUDI KASUS DI POLRES TEMANGGUNG”. [ SH_318 ]


319) PELAKSANAAN PERJANJIAN TUKAR MENUKAR HAK ATAS TANAH DI KABUPATENSEMARANG. [ SH_319 ]


320) UPAYA POLRI DLM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA DENGAN KEKERASAN DI KEPOLISIAN RESOR PATI. [ SH_320 ]


321) PERAN PENYIDIK POLRI DAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DLM PERKARA PIDANA. [ SH_321 ]


322) SISTEM DAN PROSEDUR PEMBERIAN PASPOR RI KE LUAR NEGERI BAGI IBADAH UMROH PADA KANTOR IMIGRASI SEMARANG. [ SH_322 ]


323) USAHA KANTOR PELAYANAN PAJAK KABUPATEN PATI DLM PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN. [ SH_323 ]


324) PROSES PENYELESAIAN KASUS TINDAK PIDANA KEKERASAN DLM RUMAH TANGGA DI POLRES SEMARANG BARAT. [ SH_324 ]


325) PERANAN PENYIDIK POLRI SELAKU KOORDINATOR DAN PENGAWASAN BIDANG PENYIDIKAN DI DIT POL AIR POLDA JATENG. [ SH_325 ]


326) HAK WASIAT WAJIBAH TERHADAP ANAK ANGKAT DI KECAMATAN TEGOWANU KABUPATEN GROBOGAN. [ SH_326 ]


327) KAJIAN HUKUM TERHADAP TANGGUNG JAWAB PENGUSAHA TRAVEL DLM PELAKSANAAN PENGIRIMAN BARANG. [ SH_327 ]


328) TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELACURAN DI KABUPATEN JEPARA. [ SH_328 ]


329) ANALISIS YURIDIS TENTANG PUTUSNYA PERKAWINAN MENURUT UU NOMOR I TAHUN 1974. [ SH_329 ]


330) PRAKTEK JUAL BELI HAK ATAS TANAH SETELAH BERLAKUNYA UU POKOK AGRARIA DI KECAMATAN GUNUNG PATI KOTA SEMARANG. [ SH_330 ]


331) PERANAN PT. JAMSOSTEK (PERSERO) DLM PEMBERIAN JAMINAN KESEHATAN BAGI KARYAWAN PT. ONTIME GARMINDO SEMARANG. [ SH_331 ]


332) AKIBAT PUTUSNYA PERKAWINAN TERHADAP KEDUDUKAN HARTA PERKAWINAN DI KABUPATEN JEPARA. [ SH_332 ]


333) TINJAUAN TERHADAP PELAKSANAAN PEMBINAAN NARAPIDANA RESIDIVIS DI RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS II B BOYOLALI. [ SH_333 ]


334) MASALAH GANTI RUGI DLM PERKARA PIDANA MENURUT KUHAP. [ SH_334 ]


335) KECELAKAAN LALU LINTAS YG MENYEBABKAN MATINYA ORANG MENURUT PASAL 359 KUHP TENTANG DELIK CULPA. [ SH_335 ]


336) PERAN POLRI RESERSE DLM MENANGGULANGI KEJAHATAN DI KEPOLISIAN RESOR JEPARA. [ SH_336 ]


337) TUGAS POLRI DLM MENANGGULANGI KEJAHATAN DI WILAYAH SEKTOR KOTA KEBUMEN. [ SH_337 ]


338) PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN PSIKOTROPIKA . [ SH_338 ]


339) KEDUDUKAN TUGAS AN FUNGSI KEPALA DESA DALAM MENINGKATKAN PEMBANGUNAN DI DESA PONDOWAN KEC. TAYU KAB. PATI. [ SH_339 ]


340) TUGAS POKOK PERUM BULOG DLM PENGADAAN PANGAN NASIONAL DIVISI REGIONAL JAWA TENGAH. [ SH_340 ]


341) PERAN BANK PERKREDITAN RAKYAT BKK PURWODADI DALAM MEMBANTU USAHA KECIL DI KECAMATAN TEGO WANU KABUPATEN GROBOGAN. [ SH_341 ]


342) TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENEGAKAN DISIPLIN ANGGOTA POLRI DI KANTOR SAT BRIMOBDA JATENG. [ SH_342 ]


343) UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR DI KEPOLISIAN RESOR PATI. [ SH_343 ]


344) ASEPEK HUKUM TERHADAP KETERBUKAAN (DISCLOSURE) DI PASAR MODAL. [ SH_344 ]


345) PELAKSANAAN BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN JABATAN DI PROVINSI JWA TENGAH. [ SH_345 ]


346) KENDALA – KENDALA YG DI HADAPI DLM PELAKSANAAN EKSEKUSI PIDANA TERHADAP ANAK. [ SH_346 ]


347) TIJAUAN HUKUM TERHADAP PRAPERADILAN DLM PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA. [ SH_347 ]


348) PENGGUNAAN KARTU KREDIT SEBAGAI TINDAK PIDANA. [ SH_348 ]


349) PERANAN BUPATI DLM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI KABUPATEN JEPARA. [ SH_349 ]


350) KEBIJAKAN FORMULATIF TERHADAP CYBERCRIME. [ SH_350 ]


351) TUGAS KANTOR KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL DLM UPAYA PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT DI KOTA SEMARANG. [ SH_351 ]


352) TINJAUAN YURIDIS POLA PELAKSANAAN PHK BERDASRKAN UU NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN. [ SH_352 ]


353) KEBERADAAN KOMISI KEBENARAN DAN REKONSILIASI (KKP) DLM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA. [ SH_353 ]


354) TUGAS KEPALA DESA TAMBAKAN KECAMATAN GUBUG KABUPATEN. GROBOGAN DLM UPAYA MENUNJANG KESEJAHTERAAN EKONOMI MASYARAKAT PADA ERA OTONOMI DAERAH. [ SH_354 ]


355) ANALISA MENGENAI KEKUATAN ALAT BUKTI KETERAGAN TERDAKWAH DLM PERSIDANGAN PERKARA PIDANA. [ SH_355 ]


356) TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN DI POLRES SEMARANG SELATAN. [ SH_356 ]


357) TINJAUAN YURIDIS TERHADAP UPAYA HUKUM YG BERUPA BANDING DLM PERKARA PIDANA DI PENGADILAN NEGERI SEMARANG. [ SH_357 ]


358) TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PRODUK – PRODUK MAKANAN DLM KEMASAN. [ SH_358 ]


359) DISPENSASI KAWIN BAGI SESEORANG YG MELAKUKAN PERKAWINAN DI BAWAH UMUR MENURUT UU NO. 1 TAHUN 1974. [ SH_359 ]


360) STUDI TENTANG PENEGAK HUKUM DLM MENANGANI TINDAK PIDNA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DI WILAYAH HUKUM POLRES KENDAL. [ SH_360 ]


361) PENCEGAHAN PELANGGARAN LALU LINTAS BERDASARKAN UU NOMOR 14 TAHUN 1992 DI WILAYAH KABUPATEN SEMARANG. [ SH_361 ]


362) PELAKSANAAN ACARA PEMERIKSAAN CEPAT TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS MENURUT KUHAP. [ SH_362 ]


363) TINJAUAN TERHADAP KEDUDUKAN, FUNGSI, TUGAS DAN WEWENANG KEPALA DESA DIKABUPATEN PATI. [ SH_363 ]


364) PERJANJIAN PELIMPAHAN PEMBORONGAN PEKERJAAN DARI KONTRAKTOR UTAMA KE SUB KONTRAKTOR DLM PROYEK SWASTA DI TEMANGGUNG. [ SH_364 ]


365) PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN KAWASAN INDUSTRI GENUK KOTA SEMARANG. [ SH_365 ]


366) PELAKSANAAN SISTEM ORGANISASI DAN TATA KERJA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DI POLRES PATI. [ SH_366 ]


367) TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYELENGGARAAN PENGANGKUTAN PENUMPANG OLEH PO. NUGROHO DI KOTA SEMARANG. [ SH_367 ]


368) PENGARUH BERLAKUNYA UU PERKAWINAN NO. 1 TAHUN 1974 TERHADAP POLIGAMI DI KOTA SEMARANG. [ SH_368 ]


369) UPAYA POLRES PATI DLM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA NARKOTIKA DAN OBAT – OBAT TERLARANG DIKALANGAN ANAK. [ SH_369 ]


370) TINJAUAN YURIDIS PERAN SERTA PT. JAMSOSTEK (PERSERO) DLM MELAKUKAN PEMBAYARAN SANTUNAN DI PT HART CO PATEAN. [ SH_370 ]


371) KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DLM PENYELESAIAN SENGKETA ANTAR LEMBAGA NEGARA MENURUT UUD NEGARA REPUBLIK INDONESIA 1945. [ SH_371 ]


372) TINJAUAN JUAL BELI HAK ATAS TANAH MENURUT UU NO. 5 TAHUN 1960 DI KOTA SEMARANG. [ SH_372 ]


373) TINJAUAN YURIDIS WEWENANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DLM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA MENURUT UU NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH. [ SH_373 ]


374) PENEGAKAN HUKUM PIDANA DLM IMPLEMENTASI SANKSI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PENADAHAN. [ SH_374 ]


375) PENERAPAN SANKSI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN KAYU JATI MENURUT UU NO 41 TAHUN 1991 TENTANG KEHUTANAN. [ SH_375 ]


376) KAJIAN ASPEK PIDANA DLM UU REPUBLIK INDONESIA NO 9 TAHUN 1992 TENTANG KEIMIGRASIAN. [ SH_376 ]


377) KEDUDUKAN, FUNGSI, DAN TUGAS CAMAT DLM MENINGKATKAN MUTU PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATN SUKOLILO KABUPATEN PATI. [ SH_377 ]


378) TINJAUAN YURIDIS UU NOMOR 56/PRP/1960. [ SH_378 ]


379) PELAKSANAAN PERJANJIAN TUKAR MENURUT TANAH DLM PRAKTEK. [ SH_379 ]


380) PROSES PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN AKIBAT KELALIAN PENGANGKUT DLM PENGANGKUTAN BAANG MELALUI LAUT “STUDI KASUS PADA PT. DJAKARTA LLOYD CABANG SEMARANG”. [ SH_380 ]


381) PELAKSANAAN PEMBINAAN TERHADAP NARAPIDANA DLM KONSEP PEMASYARAKATAN DI RUTAN TEMANGGUNG. [ SH_381 ]


382) PENERAPAN SANKSI PIDANA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN DI PENGADILAN NEGERI SEMARANG. [ SH_382 ]


383) PELAKSANAAN DLM PEMBERIAN KREDIT BAGI PEDAGANG KECIL DI BPR BKK PURWODADI CABANG KECAMATAN TEGOWANU KAB. GROBOGAN. [ SH_383 ]


384) TUGAS POKOK DAN FUNGSI POLRI DLM MEMBERIKAN PELAYANAN MASYARAKAT DI WILAYAH HUKUM POLRES KENDAL. [ SH_384 ]


385) PERAN DAN FUNGSI DPRD DLM MENDUKUNG PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH DI KABUPATEN KENDAL. [ SH_385 ]


386) PENANGGUHAN PENAHANAN BERBAGAI HAK TERSANGKA DAN TERDAKWA MENURUT KITAB UU HUKUM ACARA PIDANA. [ SH_386 ]


387) TINJAUAN YURIDIS TERHADAP BERITA ACARA PEMERIKSAAN YG DIBUAT OLEH PENYIDIK POLRI SEBAGAI SALAH SATU ALAT BUKTI DALAM KUHAP. [ SH_387 ]


388) HAMBATAN – HAMBATAN YG TIMBUL DLM PENUNTUTAN PERKARA PIDANA MENNURUT UU NOMOR 8 TAHUN 1981. [ SH_388 ]


389) PENYIDIKAN TINDAK PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA DI KEPOLISIAN RESOR KENDAL. [ SH_389 ]


390) PRAPRADILAN TENTANG SAH TINDAKAN PENGHENTIAN PENYIDIKAN ATAU PENGHENTIAN PENUNTUT MENURUT KITAB UU HUKUM ACARA PIDANA (UU NO. 8 TAHUN 1981) DI PENGADILAN NEGERI SEMARANG. [ SH_390 ]


391) PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT DAN PENYELESAIAN KREDIT MACET PADA PT. BPR NUSAMBA PECANGAAN UNIT MAYONG KABUPATEN JEPARA. [ SH_391 ]


392) PENGATURAN PROSTITUSI DLM HUKUM PIDANA. [ SH_392 ]


393) IMPLEMENTASI SANKSI PIDANA YG DILAKUKAN OLEH ANAK MENURUT UU NOMOR 3 TAHUN 1997 TENTANG PENGADILAN ANAK . [ SH_393 ]


394) TINJAUAN HUKUM ACARA PIDANA TERHADAP ALAT BUKTI SURAT BERUPA BERITA ACARA PEMERIKSAAN YG DI BUAT OLEH PENYIDIK POLRI. [ SH_394 ]


395) TINJAUAN PENDAFTARAN TAHUN MENURUT UUPA DI KOTA SEMARANG. [ SH_395 ]


396) UPAYA POLRI DLM MENANGGULANGI PELANGGARAN LALU LINTAS JALAN RAYA DI WILAYAH HUKUM POLWILTABES SEMARANG. [ SH_396 ]


397) FUNGSI PERAN BALAI HARTA PENINGGALAN SEBAGAI PENGAMPU (CURATELE) PENGAWAS. [ SH_397 ]


398) SIKAP HAKIM TERHADAP KESAKSIAN AHLI DLM PERSIDANGAN PERKARA PIDANA. [ SH_398 ]


399) PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP OBAT – OBATAN YANG BEREDAR DI PASARAN MENURUT UU NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN . [ SH_399 ]


400) TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAKAN PIDANA PENGHINAAN. [ SH_400 ]


401) MASALAH PENGELEDAHAN RUMAH DAN PENYITAAN BARANG DLM PROSES PERADILAN PIDANA. [ SH_401 ]


402) PERANAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DALAM RANGKA MENCIPTAKAN KAMTIBMAS YANG KONDUSIF. [ SH_402 ]


403) PENERAPAN ASAS INDEMNITEIT DALAM KLAIM ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR PADA PT. BUMI ASIH KABUPATEN KENDAL. [ SH_403 ]


404) PERANAN ILMU KEDOKTERAN FORENSIK DALAM MEMBANTU PENYIDIK UNTUK MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PEMBUNUH. [ SH_404 ]


405) IMPLEMENTASI PERKAWINAN USIA MUDA SETELAH BERLAKUNYA UNDANG – UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 DI KECAMATAN PATI KABUPATEN PATI. [ SH_405 ]


406) TANGGUNG JAWAB BANK DALAM PERHITUNGAN HUTANG PIUTANG DENGAN MILYET GIRO DI BANK JATENG KANTOR CABANG PATI. [ SH_406 ]


407) PROSEDUR KEPESERTAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA. [ SH_407 ]


408) PERANAN POLRI SELAKU PENYIDIK DAN PENINDAK PELANGGARAN LALU LINTAS . [ SH_408 ]


409) PERANAN PENGUSAHA DLM PENYELENGGARAAN PENGANKUTAN PENUMPANG OLEH PO. NASIMA DI KOTA SEMARANG. [ SH_409 ]


410) FUNGSI VISUM ET REPERTUM DALAM MEMBANTU PENYIDIK UNTUK MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN. [ SH_410 ]


411) PENEGAKAN HUKUM PIDNA OLEH POLRI TERHADAP PIDANA PERJUDIAN DI WILAYAH HUKUM POLRES PATI. [ SH_411 ]


412) PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN DI WILAYAH POLRES PATI . [ SH_412 ]


413) TINJAUAN YURIDIS POLIGAMI BAGI PAGAWA NEGERI SIPIL. [ SH_413 ]


414) PENANGANAN TINDAK PIDANA PENADAHAN MENURT PASAL 480 KUHP DI PENGADILAN NEGERI SEMARANG. [ SH_414 ]


415) TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEDUDUKAN SAKSI KORBAN DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA. [ SH_415 ]


416) TINDAKAN – TINDAKAN POLISI DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PELANGGARAN LALU LINTAS DI POLRES BATANG. [ SH_416 ]


417) UPAYA – UPAYA PENANGGULANGAN PELANGGARAN LALU LINTAS JALAN RAYA DI WILAYAH HUKUM POLRES DEMAK. [ SH_417 ]


418) PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP TINDAK PENCURIAN YANG DI LAKUKAN OLEH PELAKU ANAK BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1997. [ SH_418 ]


419) TINJAUAN HUKUM TENTANG PELAKSANAAN PENYELESAIAN PERKARA PIDANA MENURUT KITAB UNDANG – UNDANG HUKUM ACARA PIDANA ( UU NO. 8 TAHUN 1981 ) DI PENGADILAN NEGERI. [ SH_419 ]


420) PENERAPAN ASAS ITIKAD BAIK DALAM PERJANJIAN PENITIPAN KENDARAAN BERMOTOR. [ SH_420 ]


421) PERANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM MELAKSANAKAN TUGAS BIDANG KETERTIBAN UMUM DI KABUPATEN JEPARA. [ SH_421 ]


422) KONFLIK YURIDIS ANTARA NEGARA (INDONESIA) DALAM SATU PERISTIWA PIDANA YANG BERDIMENSI INTERNASIONAL. [ SH_422 ]


423) PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN DALAM RANGKA MENCIPTAKAN PEMBANGUNAN BERWAWASAN LINGKUNGAN DI KOTA SEMARANG. [ SH_423 ]


424) PROSES PENYIDIKAN KEJAHATAN PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DI WILAYAH HUKUM POLRES PURWOREJO. [ SH_424 ]


425) PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEJAHATAN NARKOBA DI POLRES JEPARA . [ SH_425 ]


426) KEKUATAN PEMBUKTIAN DARI PENARIKAN KETERANGAN TERSANGKA DALAM BERITA ACARA PEMERIKSAAN PENYIDIK DI PERSIDANGAN. [ SH_426 ]


427) PELAYANAN DAN REHABILITASI SOSIAL GLANDANGAN DAN PENGEMIS DI PANTI KARYA PERSINGGAHAN MARGO WIDODO SEMARANG. [ SH_427 ]


428) HUKUM INTERNASIONAL SEBAGAI INSTRUMEN POLITIK UNTUK KEPENTINGAN NEGARA – NEGARA MAJU TERHADAP NEGERA – NEGARA BERKEMBANG. [ SH_428 ]


429) PERANAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM BAGI TERSANGKA DALAM PROSES PENYIDIKAN PERKARA PIDANA. [ SH_429 ]


430) PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN TERHADAP KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP DI KECAMATAN PATEN, KABUPATEN KENDAL. [ SH_430 ]


431) MASALAH PELAKSANAAN ASAS PRADUGA TAK BERSALAH DALAM PROSES PERADILAN PIDANA DI WILAYAH WONOSOBO. [ SH_431 ]


432) PERANAN SATUAN POLISI PAONG PRAJA DALAM PENEGAKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL. [ SH_432 ]


433) UPAYA POLRI DALAM MENANGANI UNJUK RASA DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAT SEMARANG. [ SH_433 ]


434) PELAKSANAAN UNDANG – UNDANG NOMOR 14 TAHUN 1992 DALAM MENINGKATKAN KEDISIPLINAN BERLALU LINTAS DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESORT TEMANGGUNG. [ SH_434 ]


435) PENERAPAN ASAS ITIKAD BAIK DALAM PERJANJIAN/ / PENITIPAN KENDARAAN BERMOTOR DI KABUPATEN KENDAL. [ SH_435 ]


436) PERANAN KERJASAMA EKSTRADISI ANTARA INDONESIA DENGAN NEGARA LAIN SEBAGAI SARANA DALAM MENCEGAH DAN MEMBERANTAS KEJAHATAN. [ SH_436 ]


437) PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN DALAM RANGKA MENCIPTAKAN PEMBANGUNAN BERWAWASAN LINGKUNGAN DI KOTA SEMARANG. [ SH_437 ]


438) TINJAUAN YURIDIS TENTANG SISTEM PEMASARAN MLM DI PT. CNI SEMARANG. [ SH_438 ]


439) PELAKSANAN PENYIDIKAN TERHADAP PENCURIAN BARANG – BARANG ELEKTRONIK DI POLWILTABES SEMARANG. [ SH_439 ]


440) PERATURAN YURIDIKSI NEGARA INDONESIA DENGAN NEGARA INDONESIA DENGAN LAIN DALAM SUATU PERISTIWA PIDANA YANG BERDIMENSI INTERNASIONAL. [ SH_440 ]


441) GUGATAN PERLAWANAN TERHADAP PUTUSAN RAPAT PERMUSYAWARATAN (DESMISAL) MENURUT UNDANG – UNDANG RI NOMOR 9 TAHUN 2004 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA. [ SH_441 ]


442) FUNGSI M.O.U. ANTARA PEMERINTAH NEGARA INDONESIA DENGAN PEMERINTAH NEGARA INDONESIA DENGAN PEMERINTAH NEGARA AMERIKA SERIKAT TENTANG PENANAMAN MODAL ASING (STUDI KASUS PERUSAHAAN DAN GOOD YEAR). [ SH_442 ]


443) PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA ( PKL ) DI KOTA SEMARANG. [ SH_443 ]


444) KAJIAN TANGGUNG JAWAB POLISI TERHADAP KESELAMATAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN. [ SH_444 ]


445) PELAKSANAAN TINDAK PIDANA IMIGRASI DAN PERMASALAHANNYA. [ SH_445 ]


446) PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR DI KEPOLISIAN RESOR JEPARA. [ SH_446 ]


447) TINJAUAN YURIDIS TERHADAP JUAL BELI HAK MILIK ATAS TANAH DI BAWAH TANGAN DI KABUPATEN BLORA. [ SH_447 ]


448) PERLINDUNGAN YANG DI BERIKAN UNDANG – UNDANG HAK CIPTA NOMOR 19 TAHUN 2002 DALAM MENCEGAH TERJADINYA PRAKTEK PENIRUAN TERHADAP SENI BATIK TRADISIONAL. [ SH_448 ]


449) UPAYA PENANGGULANGAN TERHADAP PENGGUNAAN FORMALIN PADA PRODUK IKAN, DI DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TENGAH. [ SH_449 ]


450) PENEGAKAN HUUM OLEH POLRI TERHADAP KRIMINALITAS DI WILAYAH HUKUM POLRES TEMANGGUNG. [ SH_450 ]


451) PENEGAKAN HUKUM OLEH POLRI DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN DI WILAYAH HUKUM POLRES TEMANGGUNG. [ SH_451 ]


452) PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA BAGI PARA MEDIS YANG MELAKUKAN ILEGAL ABORSI BERDASARKAN KITAB UNDANG – UNDANG HUKUM PIDANA. [ SH_452 ]


453) PENEGAKAN HUKUM OLEH POLRI DALAM MENANGGULANGI BAHAYA NARKOBA. [ SH_453 ]


454) PROSES PEMERIKSAAN TERHADAP BERDASARKAN ASA PRADUGA TAK BERSALAH. [ SH_454 ]


455) PERLINDUNGAN HAK ASAI MANUSIA TERHADAP PRAPERADILAN MENURUT KITAB UNDANG – UNDANG HUKUM ACARA PIDANA. [ SH_455 ]


456) WEWENANG MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MEMUTUS PEMBUBARAN PARTAI POLITIK DALAM SISTEM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA. [ SH_456 ]


457) PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA NARKOBA DI WILAYAH HUKUM POLRES JEPARA. [ SH_457 ]


458) PELAKSANAAN ASA PRADUGA TIDAK BERSALAH DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DI KEPOLISIAN RESOR PATI. [ SH_458 ]


459) PENJATUHAN PIDANA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DI PENGADILAN NEGERI TEMANGGUNG. [ SH_459 ]


460) TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP PERAN POLRI DALAM PENEGAKAN TINDAK PIDANA RINGAN ( TIPIRING ). [ SH_460 ]


461) PERANAN KEJAKSAAN TINGGI DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI ( STUDI DI WILAYAH KEJAKSAAN TINGGI JAWA TENGAH ) . [ SH_461 ]


462) SISTEM ORGANISASI DAN TATA KERJA KEPOLISISAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DI POLRES MAGELANG. [ SH_462 ]


463) PENGATURAN PEMBINAAN GURU DI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI II KOTA MAGELANG. [ SH_463 ]


464) PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENADAHAN (PASAL 480 KUHP) DI KEPOLISIAN RESORT DEMAK. [ SH_464 ]


465) PERLINDUNGAN HUKMBAGI PEMEGANG MEREK MENURUT UU NO. 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREKA. [ SH_465 ]


466) TUGAS DAN FUNGSI CAMAT DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN PRIA KEPADA MASYARAKAT. [ SH_466 ]


467) TINJAUAN YURIDIS AKIBAT HUKUM JUAL BELI HAK MILIK ATAS TANAH DI HADAPAN KEPALA DESA DI KABUPATEN KENDAL. [ SH_467 ]


468) PENANGANAN MASALAH LINGKUNGAN HIDUP DI KOTA SEMARANG. [ SH_468 ]


469) MASALAH SEKITAR PEMBERIAN GANTI RUGI TANAH – TANAH LANDREFORM KEPADA BEKAS PEMILIK TANAH DAN PROSES DISTRIBUSI TANAH BAGI PENERIMA TANAH DI KABUPATEN DATI II KENDALA. [ SH_469 ]


470) PRAPERADILAN SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ASASI MANUSIA. [ SH_470 ]


471) PERAN PEGAWAI PENGAWAS KETENAGAKERJAAN DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA. [ SH_471 ]


472) PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA YANG DI LAKUKAN OLEH POLRI YANG TERJADI DI WILAYAH HUKUM POLRES REMBANG. [ SH_472 ]


473) PENANGAN POLISI DALMAS DALAM MENANGGULANGI UNJUK RASA DI WILAYAH POLWIL TABES SEMARANG. [ SH_473 ]


474) TINJAUAN YURIDIS TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA. [ SH_474 ]


475) TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PENGANGKATAN ANAK DI PENGADILAN NEGERI SEMARANG. [ SH_475 ]


476) PERANAN POLRI DALAM MENANGGULANGI KEJAHATAN DENGAN KEKERASAN DI KEPOLISIAN RESOR JEPARA. [ SH_476 ]


477) HUBUNGAN FUNGSIONAL ANTARA PENYIDIK DENGAN PENUNTUT UMUM DALAM PROSES PENUNTUNAN MENURUT UNDANG – UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981. [ SH_477 ]


478) URGENSI KETERANGAN AHLI DALAM PROSES PERADILAN PIDANA. [ SH_478 ]


479) PELAKSANAAN KEPRES NOMOR 54 TAHUN 2002 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DALAM MENUNJUKAN POLRI YANG PROFESIONAL. [ SH_479 ]


480) TINJAUAN HUKUM PIDANA DALAM KEJAHATAN DUNIA MAYA (CYBER CRIME). [ SH_480 ]

481) TANGGUNG JAWAB PENGUSAHA HOTEL TERHADAP BARANG BAWAAN TAMU (STUDI KASUS DI HOTEL SILIWANGI, SEMARANG). [ SH_481 ]


482) PENERAPAN SANKSI TRHADAP KASUS PENCURIAN YANG DI LAKUKAN OLEH ANAK DI BAWAH UMUR. [ SH_482 ]


483) PROSEDUR PEMBAYARAN SANTUNAN TERHADAP KORBAN KECELAKAAN LALU LINTAS JALAN OLEH PT (PERSERO) ASURANSI JASA RAHARJA DI KABUPATEN REMBANG. [ SH_483 ]


484) TINJAUAN YURIDIS TENTANG ALASAN PERCERAIAN TERUS MENERUS DI PENGADILAN AGAMA SEMARANG. [ SH_484 ]


485) TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT DALAM PENYELENGGARAAN PENGANGKUTAN PENUMPANG OLEH PO. TRI SUMBER URIP DI SEMARANG. [ SH_485 ]


486) ANALISIS TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM SIMPANAN NASABAH BANK. [ SH_486 ]


487) PENERAPAN SANKSI PIDANA KEIMIGRASIAN TERHADAP WARGA NEGARA ASING YANG DI LAKUKAN DI INDONESIA. [ SH_487 ]


488) PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA MENURUT UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTS 1948 “STUDI KASUS PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA DI PAPUA”. [ SH_488 ]


489) TINJAUAN HUKUM TERHADAP KECELAKAAN LALU LINTAS JALAN YG BERHUBUNGAN DENGAN DELIK CULPA. [ SH_489 ]


490) PERJANJIAN HUBUNGAN KERJA SAMA ANTARA PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DENGAN PREFECTURE KYOTO JEPARA DI TINJAU DARI HUKUM NASIONAL DAN INTERNASIONAL. [ SH_490 ]


491) PERAN DAN FUNGSI KANTOR PELAYANAN PAJAK DLM MELAKSANAKAN PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN DI TINJAU DARI UU NOMOR 17 TAHUN 2000. [ SH_491 ]


492) PENANGANAN MASALAH LINGKUNGAN HIDUP DI KABUPATEN PATI BERDASARKAN UU NOMOR 23 TAHUN 1997 TENTANG PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP. [ SH_492 ]


493) SIDIK JARI SEBAGAI ALAT BANTU DALAM PROSES PERKARA PIDANA. [ SH_493 ]


494) TINJAUAN PELAKSANAAN UU NOMOR 23 TAHUN 1997 TENTANG PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DLM MENANGANI MASALAH PENCEMARAN LINGKUNGAN DI KOTA SEMARANG. [ SH_494 ]


495) TANGGUNG JAWAB PT. PELIN DALAM PENYELENGGARAAN PENGANGKUTAN LAUT . [ SH_495 ]


496) KAJIAN TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM HAK ATAS MEREK TERDAFTAR DI INDONESIA DI TINJAU DARI YURIDIS. [ SH_496 ]


497) TINJAUAN YURIDIS PT.BPR LIMPUNG ARTA UTAMA DLM FUNGSINYA MEMENUHI KREDIT BGI MASYARAKAT LIMPUNG KABUPATEN BATANG. [ SH_497 ]


498) PELAKSANAAN PRINSIP KEHATI – HATIAN DLM PEMBERIAN KREDIT PADA PD BPR BKK KLEPU KARANG JATI KABUPATEN SEMARANG. [ SH_498 ]


499) KEDUDUKAN WALI DLM PERKAWINAN MENURUT UU NOMOR 1974. [ SH_499 ]


500) MASALAH PENYELESAIAN BUKTI PELANGGARAN LALU LINTAS DI WILAYAH WONOSOBO. [ SH_500 ]


501) MASALAH PENERAPAN SANKSI PIDANA TINDAK PIDANA YG DI LAKUKAN ANAK DI TINJAU DARI HUKUM PIDANA. [ SH_501 ]


502) PENERAPAN ASAS INDEMNITEIT DALAM KLAIM ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR PADA PT. PAROLAMAS CABANG SEMARANG. [ SH_502 ]


503) TANGGUNG JAWAB PT. JAMSOSTEK ( PERSERO ) DLM KECELAKAAN KERJA. [ SH_503 ]


504) PROSES PERADILAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENADAHAN. [ SH_504 ]


505) TANGGUNG JAWAB PIDANA BAGI PARA MEDIS TERHADAP PRAKTIK ILEGAL ABORSI MENURUT HUKUM PIDANA MATERIL. [ SH_505 ]


506) PENANGGULANGAN PELANGGARAN LALU LINTAS TERHADAP PENGANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR BAK TERBUKA DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR JEPARA. [ SH_506 ]


507) PERTIMBANGAN HAKIM DLM PENJATUHAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DI PENGADILAN NEGERI SEMARANG. [ SH_507 ]


508) PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH HAK MILIK ADAT MENJADI HAK MILIK SETELAH BERLAKUNYA UUPA NO. 5 TAHUN 1960 DAN PERATURAN PELAKSANAANNYA DI KECAMATAN TAWANGHARJO KABUPATEN GROBOGAN. [ SH_508 ]


509) PERANAN SERTIPIKAT HAK MILIK ATAS TANAH SEBAGAI JAMINAN HUTANG MELALUI HAK TANGGUNGAN DI KABUPATEN KENDAL. [ SH_509 ]


510) PENERAPAN SANKSI PIDANA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN YG DILAKUKAN OLEH ANAK BERDASARKAN UU NOMOR 3 TAHUN 1997 TENTANG PENNGADILAN ANAK. [ SH_510 ]


511) TINJAUAN YURIDIS TENTANG MERGER PADA PT. BANK MANDIRI (PERSERO). [ SH_511 ]


512) PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAHAN NOMOR 9 TAHUN 1995 BAGI KOPERASI SIMPAN PINJAM DI KABUPATEN BOYOLALI. [ SH_512 ]


513) PERAN RIMAH SAKIT UMUM DERAH KABUPATEN BOYOLALI DLM PENANGANAN PESERTA JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT. [ SH_513 ]


514) TINJAUAN YURIDIS KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN PERBANKAN. [ SH_514 ]


515) PENGATURAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA BAGI PERLINDUNGAN TENAGA KERJA. [ SH_515 ]


516) PERANAN KOMISI PENANGGULANGAN AIDS DLM UPAYA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN HIV / AIDS DI KABUPATEN PATI. [ SH_516 ]


517) PROSEDUR PENYUSUNAN ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN ( AMDAL ) DLM PENGELOLAAN LINGKUNGAN. [ SH_517 ]


518) PELAKSANAAN JUAL BELI HAK ATAS TANAH SETELAH BERLAKUNYA UU POKOK AGRARIA DI KECAMATAN BANYUMANIK KOTA SEMARANG. [ SH_518 ]


519) TINJAUAN YURIDIS TENTANG HAK KEBEBASAN BERSERIKAT DAN PELAKSANAANYA MENURUT KONVENSI ILO NOMOR 87 DAN NOMOR 98. [ SH_519 ]


520) PROSES PENYELESAIAN PERKARA PELANGGARAN LALU LINTAS JALAN TERHADAP PEMAKAI SEPEDA MOTOR DI KABUPATEN KUDUS. [ SH_520 ]

521) TINJAUAN HUKUM PIDANA DLM KEJAHATAN DUNIA MAYA ( CYBER CRIME). [ SH_521 ]


522) PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR DI KEPOLISIAN RESOR JEPARA. [ SH_522 ]


523) PERLINDUNGAN HUKUM DEBITUR PERUMAHAN DENGAN FASILITAS KPR BANK TABUNGAN NEGARA. [ SH_523 ]


524) PELAKSANAAN TINDAK PIDANA IMIGRASI DAN PERMASALAHANNYA. [ SH_524 ]


525) KEKUATAN ALAT BUKTI DLM PERADILAN PIDANA. [ SH_525 ]


526) TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PERJANJIAN ANTARA KONSUMEN DAN PDAM KABUPATEN DEMAK. [ SH_526 ]


527) PERANAN PEMERINTAH DAERAH DLM PENGANGKATAN DAN PENGISIAN JABATAN PERANGKAT DESA. [ SH_527 ]


528) UPAYA PENANGGULANGAN PELANGGARAN LALU LINTAS DI JLN PANTURA DI WILAYAH HUKUM POLRES REMBANG. [ SH_528 ]


529) PERANAN PERJANJIAN EKSTRADISI DLM UPAYA MENCEGAH DAN MEMBERANTAS KEJAHATAN YG BERDIMENSI INTERNASIONAL . [ SH_529 ]


530) PELAKSANAAN PROSES PRAPERADILAN DI PENGADILAN NEGERI ”STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI REMBANG”. [ SH_530 ]


531) UPAYA POLRI DALAM MENANGGULANGI KECELAKAAN LALU LINTAS BERDASARKAN PASAL 359 KUHP DI KOTA SEMARANG. [ SH_531 ]


532) PENANGANAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI WILAYAH HUKUM CABANG KEJAKSAAN NEGERI SEMARANG. [ SH_532 ]


533) FUNGSI KANTOR ARSIP DERAH DLM PENGELOLANAAN ARSIP DI KABUPATEN PATI. [ SH_533 ]


534) PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DLM PERSPEKTIF UU NOMOR 1 TAHUN 1974 DI KECAMATAN GUNUNG PATI KOTA SEMARANG. [ SH_534 ]


535) PROSEDUR KEPESERTAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA. [ SH_535 ]


536) PERANAN POLRI DALAM MENANGGULANGI KEJAHATAN DENGAN KEKERASAN DI KEPOLISIAN RESOR JEPARA. [ SH_536 ]


537) PELAKSANAAN JUAL BELI HAK ATAS TANAH SETELAH BERLAKUNYA UU POKOK AGRARIA DI KECAMATAN MIJEN KOTA SEMARANG. [ SH_537 ]


538) FAKTOR – FAKTOR PENYEBAB PERCERAIAN DI KABUPATEN KENDAL. [ SH_538 ]


539) TINGKAT PERCERAIAN PEGAWAI NGERI SIPIL DI PENGADILAN AGAMA KENDAL. [ SH_539 ]


540) TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENYELESAIAN PELANGGARAN LALU LINTAS JALAN OLEH PENGENDARA SEPEDA MOTOR DI KEPOLISIAN RESOR JEPARA. [ SH_540 ]


541) PROSES PEMERIKSAAN TERDAKWA BERDASARKAN ASAS PRADUGA TAK BERSALAH. [ SH_541 ]


542) PEMIDANAAN TERHADAP TURUT SERTA MELAKUKAN TINDAK PIDANA MENURUT PASAL 55 KUHP. [ SH_542 ]


543) UPAYA HUKUM PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH DI PT. BPR SWADARMA CEPIRING. [ SH_543 ]


544) AKIBAT BERKAWINAN BEDA AGAMA YG DI LAKUKAN DI LUAR NEGERI MENURUT NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN. [ SH_544 ]


545) WANPRESTASI OLEH KONSUMEN DLM PERJANJIAN DISTRIBUSI AIR ”STUDI KASUS DI PDAM KABUPATEN KENDAL”. [ SH_545 ]


546) TINJAUAN HUKUM TERHADAP UU NOMOR : 14 TAHUN 1992 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN RAYA DI KEPOLISIAN RESOR JEPARA. [ SH_546 ]


547) EFEK NEGATIF DARI KEJAHATAN CARDING LINTAS NEGARA TERHADAP PEREKONOMIAN INDONESIA BERSERTA CARA PENCEGAHAN. [ SH_547 ]


548) PERANAN PENTING KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DLM PENGAMANAN OBYEK VITAL NASIONAL DARI ANCAMAN TEROR MENURUT HUKUM UDARA ” STUDI KASUS TRANSPORTASI UDARA DI INDONESIA”. [ SH_548 ]


549) ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA PERDAGANGAN INTENASIONAL MELALUI WORLD TRADE ORGANIZATION. [ SH_549 ]


550) TUGAS DAN FUNGSI BIDANG KEDOKTERAN DAN KESEHATAN (BID DOKKES) POLDA JAWA TENGAH DALAM UPAYA MEMBERIKAN PELAYANAN KESEHATAN KEPADA MASYARAKAT DAN ANGGOTA POLRI DI SEMARANG. [ SH_550 ]


551) PERLINDUNGAN HAK ASAI MANUSIA TERHADAP PRAPERADILAN MENURUT KITAB UU HUKUM ACARA PIDANA. [ SH_551 ]


552) PELANGGARAN DAN PENEGAKAN HUKUM HAK CIPTA . [ SH_552 ]


553) PENANGANAN SECARA YURIDIS TERHADAP KORBAN KEJAHATAN PERKOSAAN. [ SH_553 ]


554) PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAN BERMOTOR DI KEPOLISIAN RESOR JEPARA. [ SH_554 ]


555) PELAKSANAAN TINDAK PIDANA IMIGRASI PERMASALAHANNYA. [ SH_555 ]


556) PELAKSANAAN PEMBAYARAN SANTUNAN PADA PT. JAMSOSTEK KABUPATEN SEMARANG ”STUDI KASUS DI PT. JAMSOSTEK KABUPATEN SEMARANG. [ SH_556 ]


557) PELAKSANAAN PERKAWINAN CAMPURAN BEDA WARGA NEGARA PERSPEKTIF HUKUM PERDATA INTERNASIONAL. [ SH_557 ]


558) AKIBAT HUKUM PENERBITAN CEK KOSONG DALAM LALULINTAS PERBAYARAN GIRAL PADA BANK JATENG. [ SH_558 ]

Search

Mighty Free Joomla Templates by MightyJoomla